MUSI BANYUASIN, SMI-
Pembangunan Jaringan listrik PT MEP yang menggunakan dana APBD Kabupaten Muba di Desa Pangkalan Bayat, Kecamatan Bayung Lencir, Muba di protes warga. Pembangunan yang baru saja akan dilaksanakan tersebut disoal warga lantaran dirasa warga tidak mengutamakan azas manfaat bagi masyarakat umum.
Hal itu terungkap saat mediasi yang dilaksanakan di gedung serbaguna Desa Pangkalan Bayat yang dihadiri oleh Anggota DPRD Muba Iwan Aldes dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), jajaran Pemerintah Desa Pangkalan Bayat, Pemerintah Kecamatan Bayung Lencir, Babinsa, dan Anggota Polres Muba, perwakilan PT MEP, serta masyarakat, Sabtu (18/9/21).
Adu argumentasi antara warga dan anggota DPRD Muba, Iwan Aldes pun terjadi. Masyarakat yang hadir menuntut agar pembangunan jaringan listrik MEP di bangun melintasi simpang SD ataupun simpang Pos Polisi.
Sementara dari Iwan Aldes menerangkan bahwa pelaksanaan pembangunan yang dimulai dari simpang Makam Rayon sudah di setujui dalam rapat paripurna dan telah masuk ke Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD), dan tidak bisa dirubah begitu saja, karena berkaitan dengan hukum.
Dalam mediasi tersebut, diungkapkan salah satu anggota BPD Desa Pangkalan Bayat, Diky Sophan Pribadi, bahwa jaringan listrik yang akan dibangun di samping makam rayon tidaklah tepat dan terkesan belum memiliki manfaat bagi banyak masyarakat.
“Ada warga RT 6 dan 7 sekitar 62 rumah, dan warga Desa Pagar Desa RT 7 dan 8 sekitar 59 rumah yang bertahun-tahun mengidamkan listrik. Sementara yang kami ketahui jaringan listrik (saat ini baru hanya tiang pancang) yang akan dibangun titik nolnya di samping makam itu tidak ada rumah sama sekali,” ungkapnya.
Sesuai program Pemerintah Kabupaten Muba khususnya Bupati Muba yang memprioritaskan desa-desa terang benderang. Menurut dia masyarakat mengharapkan ditahun depan sudah dapat dilakukan pemasangan kabel sehingga masyarakat bisa menikmati aliran listrik.
Senada dengan yang dikatakan Maman Lesman, warga RT 07 Desa Pangkalan Bayat yang juga menyampaikan aspirasinya agar pembangunan jaringan listrik mengutamakan kepentingan masyarakat banyak.
“Ada tiga opsi dalam rapat ini, yang pertama di simpang makam, yang masuk ke Rayon. Yang kedua masuk di simpang SD, dan yang ketiga jalur listrik masuknya dari simpang Pos Polisi.
Opsi tersebut siapa yang mengusulkan?
“Yang pertama, itu mungkin yang mengusulkan dari pihak pak Iwan Aldes. Opsi pertama ini sebetulnya pemukiman jauh ya, kurang lebih sekitar 1,5 kilo untuk mencapai pemukiman. Mungkin karena adanya kebun pak iwan dan kebun masyarakat lainnya,” terang Maman.
“Mungkin tujuannya pak Iwan juga bagus untuk menghidupkan jalur itu. Sebetulnya, jalur listrik mau lewat di mana saja boleh saja. Yang paling penting utamakan dahulu yang membutuhkan. Kalau disanakan, karena sementara sekarang belum ada yang membutuhkan, banyak lahan kosong atau lahan kebun, kalau menurut saya sih kita cari solusinya kita kasih yang membutuhkan dahulu. Jadi kita pilih opsi kedua dan sudah sepakat dari rapat tadi ini,” lanjutnya.
Sementara, ditanyai mengenai protes warga tentang pembangunan jaringan MEP, Manajer niaga PT MEP, Khoizul Fikri mengatakan bahwa dirinya kurang mengetahui soal itu.
“Yang saya tau kalau tidak salah jaringan itu dibangun oleh Pak Iwan Aldes anggota DPRD melalui pokir beliau, jadi kami tak bisa mengaturnya,” ujarnya singkat. (Wir/feri/M.O)
