PALEMBANG, SMI-
Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Palembang menggelar aksi demo di gedung Walikota Palembang menuntut penanganan segera terkait banjir yang melanda dibeberapa wilayah di kota Palembang, Kamis (4/11/2021).
Ada lima tuntutan HMI dalam aksi demo yang di kawal aparat keamanan itu, kelima tuntutan yang disampaikan secara langsung oleh Ketua Umum HMI Cabang palembang diantaranya :
Pertama HMI menuntuk Pemerintah Kota Palembang agar melakukan upaya penanggulangan banjir dengan hasil yang jelas, apabila masih tidak terlihat hasil yang signifikan maka HMI Cabang Palembang siap untuk terus menyuarakan kembali perihal banjir ini
Kedua memberikan tranparansi yang jelas tentang proses penanggulangan bencana banjir kepada masyarakat kota Palembang
Ketiga melakukan pengawasan izin penataan kawasan padat penduduk serta pendisiplinan terhadap bangunan yang tidak memiliki izin
Keempat HMI mendesak pemerintah kota Palembang agar merevitalisasi sungai maupun sanitasi yang tidak dikelolah secara benar.
Kelima meminta pihak pemerintah kota Palembang untuk membentuk tim khusus percepatan dan penanggulangan banjir dikota Palembang.
“ Ini saya serahkan beberapa poin tuntutan dari kami “, Ujar Ulil mustofa selaku ketua umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Palembang
Dalam tuntutan itu pihaknya meminta kepada Pemkot Palembang, agar serius menanggulangi permasalahan banjir yang selalu menjadi langganan setiap tahun
Kami mempertanyakan keseriusan Pemkot Palembang dalam menangani banjir, karena masih banyak titik banjir di wilayah kota Palembang, ditinjau pompa pembuangan baru yang kurang maksimal, dan juga banyak dari dari gedung yang tidak sesuai dengan AMDAL khususnya berkaitan dengan lingkungan hidup ketika ada protes HMI Cabang Palembang, kata Ulil.
Pemkot Palembang juga diduga dinilai gagal memfungsikan sungai, dan rawa sebagai tempat penampungan air, dan drainase dan area terbuka hijau sehingga mengalami pendangkalan akibat sedimentasi yang tinggi. Akibatnya, bencana banjir tidak dapat dihindari dan terus terjadi setiap tahun saat masuk musim penghujan.
“Pemerintah Kota Palembang diduga juga gagal dalam pemetaan upaya mitigasi daerah rawan bencana banjir dan penanganannya,” tandasnya.
Pendemo menyampaikan sejumlah tuntutan yang terbagi dalam tuntutan jangka pendek dan tuntutan jangka panjang untuk penanganan banjir.
Tuntutan jangka pendek, pemerintah diminta memberikan bantuan kepada masyarakat terdampak dalam bentuk materiil dan non materil. Kemudian normalisasi jangka dalam bentuk pembersihan sungai dari sampah dan optimalisasi pompa dan pintu air.
(Anjas)
