WAY KANAN –SMI
Isu infrastruktur jalan kembali mencuat dengan nada yang jauh dari basa-basi. Kali ini, suara keras datang dari sosok muda anggota DPRD Way Kanan, Firnando, dari Fraksi NasDem, yang tanpa pikir panjang menyampaikan pandangan kritisnya dalam Rapat Paripurna DPRD terkait Penyampaian Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025, Rabu (2/7/2025). Rapat tersebut dipimpin Ketua DPRD Rial Kalbadi dan dihadiri langsung oleh Bupati Ayu Asalasiyah.
Dalam forum resmi yang sakral itu, Firnando menyuarakan jeritan rakyat dengan lantang. “Kita semua tahu anggaran kita minim, bahkan sangat kurang. Tapi walau sedikit, pasti ada, jadi kita utamakan dulu jalan itu, minimal untuk perawatan.” katanya tegas, menggambarkan betapa daruratnya kondisi jalan di daerahnya.
Politisi muda dari Dapil V ini bahkan menegaskan bahwa kerusakan jalan bukan lagi sekedar keluhan, tapi bisa menjadi potensi bencana sosial. Ia mencontohkan, banyak angkutan di daerahnya yang melebihi tonase, dan jika tak segera diatur secara tegas, jalan-jalan yang masih baik pun akan bernasib sama (hancur).
“Saya sarankan agar Pemkab menyusun Perda soal tonase atau minimal mengeluarkan surat edaran. Jangan hanya mengandalkan regulasi dari provinsi. Kalau tidak diatur, kita akan menuai kerusakan jalan yang lebih parah. Dan korban nyawa pun bukan tak mungkin akan jatuh khususnya terhadap anak-anak, ibu-ibu. Ini bukan sekadar infrastruktur, ini soal keselamatan!” ucapnya saat dikonfirmasi ulang via telepon, Sabtu (5/7/2025).
Lebih jauh, Firnando menyentil distribusi anggaran yang terkesan tidak adil antar kecamatan. “Kalau memang cuma ada 50 miliar, ya dibagi rata. Jangan sampai hanya numpuk di satu dua kecamatan. Fokuskan dulu lah ke jalan, nanti dulu ke hal lain itu. Walaupun tidak bisa dibangun beton datau hotmix. Kalau jalan rusak di banyak titik, lalu tak ada perbaikan, nanti bupati yang akan disalahkan. Kami hanya menyampaikan aspirasi rakyat, apa adanya, dari bawah, bukan rekayasa. Walaupun anggran kita minim, tidak bisa menyalahkan masyarakat apabila. Mekerea hanya menuntu hak mereka.” tegas nando (sapaan akrabnya).
Dengan nada bicara penuh harapan, Firnando juga menyampaikan satu pesan yang langsung menyasar pada gaya kepemimpinan di daerah. “Saya sarankan agar Bupati turun langsung ke lapangan. Misal bulan ini ke Rebang Tangkas, bulan depan ke Bahuga, lalu ke tempat lain. Biar tahu sendiri, jangan cuma dengar dari laporan di atas meja. Biar beliau tahu kondisinya realnya seperti apa. Jalan kita ini bukan cuma butuh data, tapi butuh perhatian nyata. Malu saya dengar sebutan Kabupaten kita dengan Daerah Sejuta Lubang itu,” sesalnya.
Penutup pernyataannya terasa seperti alarm dini untuk Bupati Ayu Asalasiyah. “Mumpung bupati kita masih suci, belum ternoda. Jadi kita kawal. Tapi kalau sampai rakyat kecewa, akan sulit menghapus luka.”
Pernyataan Firnando mencerminkan keresahan mendalam sekaligus ajakan reflektif kepada seluruh pemangku kepentingan di Way Kanan, jangan tunggu jalan hancur dan korban jatuh baru bertindak. Jalan adalah urat nadi pembangunan. Kalau urat nadi sudah putus, maka denyut harapan rakyat pun ikut mati. (Andre)
