Home / BERITA

Senin, 3 Februari 2020 - 13:26 WIB

Bupati Banyuasin Nilai Hukum Kabupaten Banyuasin Harus Berlandaskan Hukum Nasional

Pangkalan Balai, Banyuasin

DPRD Banyuasin menggelar Rapat Paripurna Pembahasan Raperda Masa Persidangan II, Rapat Paripurna digelar 3-11 Februari 2020. Rapat Paripurna dihadiri langsunv oleh Bupati Banyuasin, H. Askolani. SH, didampingi H. Slamet, SH. serta para Kepala OPD dan Pimpinan Parpol yang ada di Kabupaten Banyuasin, Rapat dibuka oleh Ketua DPRD Kabupaten Banyuasin, Iriawan setiawan. SH. didampingi Wakil Ketua DPRD Kabupaten Banyuasin, Sukardi. SP. Wakil ketua II, Noor ismatudin, Wakil Ketua III.

“Kita perlu menempuh langkah-langkah konkrit untuk mampercepat pembangunan di Kabupaten Banyuasin, langkah kongkrit tersebut seperti memberikan manfaat yang sebebsar-besarnya kepada masyarakat Banyuasin, Ucap, Askolani. Senin, 3/02/20.

Dilanjutkannya, Kabupaten Banyuasin harus berlandaskan hukum yang berlaku di Indonesia,

“maka Perda Kabupaten Banyuasin dipandang perlu untuk dibahas agar setiap Program yang ada bisa bermanfaat untuk masyarakat Banyuasin yang telah mempunyai payung hukum” ujarnya.

Bupati Banyuasin H Askolani saat menyampaikan nota pengantar pembahasan 10 Rencana Perda pada Rapat Paripurna DPRD Banyuasin, Senin 3 Februari 2020.

7 (tujuh) Rancangan Peraturan Daerah Baru, dan 3 (tiga) Rancangan Peraturan Daerah Perubahan.

7 (tujuh) Rancangan Peraturan Daerah yang Baru:
1. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pelayanan Publik.
2. Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Hari Jadi Kabupaten Banyuasin.
3. Rancangan Peraturan Daerah tentang Irigasi.
4. Rancangan Peraturan Daerah tentang Program Beasiswa Kuliah.
5. Rancangan Kearsipan.
6. Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Badan Usaha Milik Daerah Sei Sembilang.

3 (tiga) Rancangan Peraturan Daerah Perubahan:
1. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
2. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga atas Perda Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum.
3. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga atas Perda Nomor 22 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha.

Dari 10 (sepuluh) rancangan peraturan daerah yang diusulkan tersebut telah disetujui dengan pernyataan dan / atau penjelasan, naskah akademik serta bahan pendukung lainnya.( Derbi)

Share :

Baca Juga

MUSI BANYUASIN

Bupati, Pengelolaan PT Petro Muba Harus lebih Profesional

PALEMBANG

Pangdam II /SWJ, Diduga Otak Pembunuhan Vera Oktaria Adalah Prada ‘DP’

MUSI BANYUASIN

Jelang Pelantikan Umbul Umbul Gema Berkibar

WARTA TNI

Motivasi Semangat Satgas V TMMD Ke 105, Ini Cara Dandim 0401/Muba Lakukannya

MUSI BANYUASIN

Keluang Tuan Rumah Turnamen Sepakbola Bupati DRA Cup 2019

PALEMBANG

Pj Gubernur Sumsel Agus Fatoni Launching Kantor Penerbitan Dokumen Elektronik di Lingkungan Kanwil BPN SumselĀ 

MURATARA

992 Bungkus, Polres Muratara Qurban 10 Ekor Sapi dan 20 Kambing

MUSI RAWAS

Berbagi di Bulan Ramadhan, Pengurus Bhayangkari Cabang Musi Rawas Salurkan Bansos ke Warga Kurang Mampu
jenny mccarthy top less dylan o brien naked fuckhd.org big booty tranny porn beautiful black women nude, my babysitters a vampire pornography in middle east nudevids.org foster home for imaginary friends mia monroe only fans, sarai minx work me out sexs in the office fucknude.net charli xcx nip slip girl with trout video
cheating with a bbc men on the beach naked xxnxl.vip kim kardashian superstar reviews sexxx video hd new, mia khalifa social media post xxx video mom and son motherandsonporn.com hands free orgasm hypnosis boobies at the beach, rapper nelly instagram video big titty barista ashlyn peaks jimmy michaels xnxxbangbros.com camel toe in public where to watch uncensored hentai