Palembang, SMI
Berkaitan dengan adanya Surat Pjs Bupati Ogan Ilir Aufa Syahrizal SP.MSc. yang diduga melanggaran aturan menteri dalam negeri Nomor 13 Tahun 2016 tentang pedoman pengelolaan Keuangan daerah Berkaitan dengan surat yang dikeluarkan Tanggal 29 September 2020 dengan nomor 800 / 078 / III /2020 Perihal Rekomendasi Pencairan untuk itu Aliasi Rakyat Untuk Demokrasi mengelar Demo.
Aksi demo dilaksanakan di depan kantor gubernur Sumsel Senin pukul 13.00, untuk Koordinator Aksi Andreas OP , dan diterima, Asisten III Administrasi dan Umum Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) Prof. Dr. Edward Juliartha, M.M
Andreas OP mengatakan dalam surat orasi mendesak Gubernur Sumsel Herman Deru Untuk dapat menegur Pjs Bupati Ogan Ilir Atas dugaan ketidak capakan dalam menjalan tugastugas Pjs di Ogan Ilir, Meminta Pjs Bupati OI Untuk membatalkan dan menarik surat Nomor 800 / 078 / III /2020 dengan dugaan mal Administrasi dan diduga cacat hukum.
Meminta kepada PJS Bupati, membuat pernyatan maaf kepada Presiden RI, Mendagri, Gubernur Sumsel, DPRD Kab. OI, Danbrakyat Sumsel di media lokal dan nasional, atas kesalahan yang dilakukan beribas terjadinya kejadian di OI.
Dengan tuntutan itu maka akan mengawal Dan mencermati Tindak Pjs di Di 7 Kabupaten Di SumselSumsel, dan kami berharap tuntutan kami dapat di tindak lanjuti oleh gubernur Sumsel ujar
Sementara Asisten III Administrasi dan Umum Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) Prof. Dr. Edward Juliartha, M.M mengatakan Akan disampaikan ke bpk gubernur dan akan di tindak lanjuti karena sudah di perintahkan untuk menemui pendemo ujarnya .(ara)
