Dosen Prof Dr Hazairin Bengkulu
10 November 2019 Kekuasaan itu bisa memabukan. Kekuasaan itu dapat menghalalkan semua cara. Dua tesis itu seakan mendapatkan kepenuhan dalam praktik politik nasional akhir-akhir ini.
Betapa tidak, masuknya beberapa partai oposisi ke dalam kabinet mendatang tidak saja mencederai perkembangan demokrasi tetapi terutama mengganggu adab politik. Sebab, dunia politik elektoral jelas membagi siapa yang memerintah dan siapa yang harus menjadi oposisi.
Pertemuan elite politik dari faksi yang berbeda memunculkan banyak spekulasi. Karena yang bertemu itu berasal dari kelompok politik yang berbeda, banyak pihak meyakini koalisi politik memang teramat cair dan licin di Indonesia.
Di Indonesia, koalisi politik dapat dileburkan hanya dengan modal sahabat dan kekerabatan. Realitas itu tidak bisa disalahkan. Indonesia menganut paham budaya ketimuran yang menempatkan lawan politik sebagai teman dan sahabat.
Hal itu sesungguhnya baik. Sebab, dengan begitu, sepanas apa pun tensi politik, jika nadi persahabatan dan persuadaraan masuk, semua perbedaan akan terlihat sirna dan hilang.
Hanya, di ruang politik modern, fakta demikian tidak saja mengaburkan makna koalisi dan oposisi tetapi menambah beban politik
terutama bagi kelompok yang memenangi kontestasi. Implikasinya, semua prediksi akan profil pemerintahan harus diperiksa kembali.
Masuknya partai pendukung Prabowo Subianto ke dalam kabinet Jokowi bisa memiliki makna berikut ini. Pertama, realitas itu bisa saja menunjukkan solidaritas sosial dapat mengatasi semangat kekuasaan dalam politik. Bahwa sehebat apa pun bersaingan dalam politik tidak dapat menghancurkan relasi kekeluargaan dalam ruang sosial.
Kedua, berkaitan dengan hal kedua tersebut, persaingan politik sebenarnya sangat temporer dan karena itu tidak perlu galau jika berbeda pilihan politik.
Ketiga, ketika partai pengusung calon presiden Prabowo masuk ke kabinet Jokowi dalam pemerintahan ke depan, itu tidak saja menafikan makna oposisi tetapi menghancurkan soliditas pemerintahan koalisi Jokowi.
Di atas semuanya itu, adab politik kita menjadi terlampau cair. Karena cair, politik tidak diarah ke ruang kedewasaan politik tetapi lebih ke arah pembagian kue kekuasaan.
Adab Politik
Adab politik harus dihubungkan dengan banyak hal termasuk koalisi. Menurut Giannetti dan Benoit, Eds. (2008) politik yang salah satunya diisi partai politik cenderung memiliki banyak aktor dengan banyak kepentingan di dalamnya. Karena itu, tugas utama pemimpin koalisi ialah memastikan kepentingan partai pendukungnya diakomodasi seefektif mungkin.
Dalam The Challenge Of Coalition Government, Conti dan Marangoni, Eds., (2015) menyebutkan bahwa pemerintahan multipartai tidak hanya mendiskusikan cara membagikan kekuasaan tetapi membahas berbagai kompromi politik pemerintahan. Jika kepentingan mitra koalisi tidak diakomodasi dan kemudian disepakati bersama, kinerja pemerintahan akan terganggu.
Karena yang dikerjakan dalam pemerintahan ialah soal kepemimpinan pemerintahan, inovasi kebijakan, pemerintahan yang akuntabel dan responsif maka koalisi tidak dibangun sehari jadi. Koalisi harus dibangun dalam sebuah komitmen bersama untuk mencapai tujuan bersama seluruh bangsa. Dalam kerangka itu, mitra koalisi harus sampai memikirkan kinerja pemerintahan, legislatif, partai, dan kepentingan publik.
Dalam kerangka yang sama, adab politik merujuk pada praktik politik yang mendahulukan etika dan moral budaya politik Zhong dan Hua (2006). Di sana, empat hal yang harus diperhatikan yakni pembumian nilai demokrasi, perkuat sistem keterwakilan, kebebasan pers, dan pembangunan sistem hukum yang bebas dan tanpa intervensi.
Oposisi dan Koalisi di Indonesia
Politik memang tidak mengenal kawan dan lawan sejati. Dalam politik hanya ada kepentingan abadi. Pertanyaan penting kemudian ialah apakah hanya karena kepentingan, nilai demokrasi harus dikorbankan?
Pertanyaan ini layak diajukan di tengah model koalisi dan oposisi di Indonesia. Sebab, sampai hari ini, masuknya beberapa partai oposisi ke dalam kabinet pemerintahan Jokow-Amin menimbulkan pro dan kontra.
Realitas politik menunjukkan Partai Gerindra, Demokrat, dan PAN dikabarkan ingin merapat ke partai koalisi Jokowi-Amin. Mitra koalisi pendukung pemerintahan menolak ide itu meski ada juga yang menerima.
Elemen yang menerima cenderung berpikir integralistik. Bahwa politik tidak harus diposisikan dalam konteks persaingan tidak vis a vis. Sebaliknya, elemen yang menolak menyebutkan portofolio menteri harus dibahas bersama dalam konteks koalisi dan adab politik demokrasi.
Kita tidak menafikan moralitas ketimuran soal sahabat, persahabatan, dan pertemanan. Hanya, pertemanan dan moral kekeluargaan harus ditempatkan menurut porsi dan tempatnya.
Menerima partai di luar koalisi itu baik. Menjadi tidak baik kalau kebijakan seperti itu tanpa mempertimbangkan keingian dan rasa keadilan teman-teman partai mitrakoalisi yang mengusung Jokowi-Amin dalam kontestasi kemarin.
Soal besar kita sebenarnya terletak pada kekurangpahaman tentang oposisi. Bagi kita yang masih tertatih-tatih dalam demokrasi prosedural, oposisi cenderung dilihat buruk.
Oposisi bukanlah musuh. Dalam demokrasi yang sudah matang berdemokrasi, oposisi sewajarnya ada dan laik. Oposisi amat diperlukan di ruang demokrasi. Dengan adanya oposisi, kinerja pemerintahan dapat dikontrol dan dievaluasi.
Di kolom ini saya pernah menyampaikan bahwa budaya saling menghargai harus dibangun dalam kerangka pembangunan Indonesia. Budaya saling menghargai selama ini hilang. Kehilangan budaya itu berdampak pada munculnya banyak masalah di masyarakat.
Jika kita sungguh memahami demokrasi di satu sisi dan koalisi serta oposisi di sisi yang lain, semangat rekonsiliasi antarelite tidak kemudian menghancurkan semangat demokrasi. Bijak kiranya jika partai-partai pengusung Prabowo saat kontestasi kemarin tetap menjadi oposisi dan penyeimbang di luar pemerintahan. Sebaliknya, sungguh indah jika mitrakoalisi tetap menaruh penghargaan kepada partai pengusung Prabowo.
Di atas semua itu, politik rekognisi ditempatkan di atas kepentingan apa pun. Dengan begitu, demokrasi akan berkembang dengan baik. Meski berbeda pilihan politik, penghargaan kepada pihak lain tetap harus dikedepankan. Itulah adab politik.
Penulis
Alexdander,S.IP.,M.Si
