MUBA,SMI –
Antara Ilegal Drilling (penambangan minyak ilegal) dan perekonomian masyarakat sekitar penambangan di Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) Propinsi Sumatera Selatan (Sumsel) ibarat buah Simalakama,dari sisi hukum sudah tentu melanggar hukum serta menyebabkan kerusakan lingkungan tetapi disisi lain,masyarakat sekitar penambangan merasa sangat terbantu secara ekonomi,Senin,06/03/2023
Terkait pertambangan Ilegal Drilling itu rananya dipenegak hukum,bagaimana hukum kita,resort kita,para petinggi – petinggi yang ada dikabupaten untuk mengamanahkan,mengkondisikan sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku,kami sebagai anggota dewan secara politisi,ungkap salah satu anggota DPRD Muba Iwan Aldes yang selalu berbuat untuk kepentingan dan kemajuan masyarakat Muba.
Iwan Aldes juga mengatakan,kalau dari segi aturan memang apa yang mereka lakukan itu salah karena itu dilarang tetapi seharusnya pemerintah pusat melimpahkan ke daerah maka akan dipunyai peraturan daerah,nah peraturan ini adanya dipusat. kami sudah memohon selaku anggota dewan,selaku lembaga DPRD dengan pemerintah kabupaten mencoba koordinasi dan komunikasi kepada pemerintah pusat agar memberikan kebijakan dan kewenangan kepada pemerintah kabupaten untuk mengelolah,mengatur,sehinga tidak terdampak kepada lingkungan karena ini sifatnya manual,tidak menutup kemungkinan pencemaran pasti ada,mulai dari asap,limbahnya dan galiannya.
Iwan Aldes meneruskan,kalau dari segi rakyat kami harus berpihak kepada rakyat bahwa yang menambang itu adalah rakyat kita,masyarakat kita,untuk urusan perut kita,supaya masyarakat tidak terlantar,tidak kekurangan makan dan tidak berbuat anarkis yang sifatnya kriminal.
Langkah terbaik adalah pemerintah pusat melimpahkan kewenangan ke pemerintah daerah untuk mengelolah dan mengatur secara teknis dan kebijakan ke pada masyarakat Muba untuk melakukan penambangan tersebut,harafnya.(wir)
