Muba,SMI
Senin (12/09/2022), DPRD Kabupaten Musi Banyuasin menerima Aksi Damai yamg dilakukan Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Kabupaten Muba bertempat di ruang Rapat Banmus DPRD Kabupaten Muba.
Rapat dipimpin oleh Ketua DPRD Sugondo dihadiri Anggota DPRD Kabupaten Muba Iwan Aldes, S.Sos.,M.Si dan Rudi Hartono, S.Sos, Pol PP Muba dan Pihak KAMMI Muba.
Pihak KAMMI Muba menyampaikan bahwa Kenaikan Harga BBM sangatlah tidak tepat dan tidak ada alasan bagi Pemerintah Daerah karena pada dasarnya harga BBM di dunia sudah Mulai Stabil, kalau Harga BBM Naik maka Rakyat menengah ke bawah sangat kesulitan dan memprihatinkan.
” Ketika Ekonomi Masyarakat mulai bangkit setelah Pandemi Covid-19, namun sekarang Masyarakat dihadapi lagi tentang kenaikan Harga BBM yang membuat masyarakat menjerit “.
Menanggapi Kebijakan Kenaikan Harga BBM pada tanggal 3 September 2022 yang menyebabkan Gejolak dan keresahan ditengah-tengah Masyarakat terkhusus masyarakat Kabupaten Muba, maka Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Daerah Musi Banyuasin Menuntut kepada DPRD Musi Banyuasin sebagai berikut :
1. Mendesak DPRD Kabupaten Muba agar atas nama seluruh masyarakat Musi Banyuasin agar segera menyatakan Sikap menolak Kenaikan harga BBM bersubsidi dan meminta kepada Pemerintah Pusat untuk segera membatalkan kebijakan tersebut.
2. Meminta kepada DPRD Kabupaten Muba agar segera mencari Solusi untuk menstabilkan harga Bahan pokok yang membuat masyarakat Musi Banyuasin kesulitan sebagai Imbas dari Kenaikan Harga BBM.
3. Meminta DPRD Kabupaten Muba untuk menyampaikan kepada Pemerintah Pusat terkait Penundaan Proyek Strategis Nasional (PSN) Yang tidak berdampak langsung bagi rakyat dan dialihkan untuk Subsidi BBM.
Ketua DPRD Sugondo melalui Iwan Aldes Anggota DPRD Komisi III yang menerima langsung dan akan meneruskan apa yang di sampaikan adik adik Mahasiswa pada aksi hari ini.
Secara Partai Kami PKS menolak kenaikan BBM, sehingga jika Melihat apa yang disampaikan terkait keluhan masyarakat, kami akan mendukung peniht, semoga jika sudah banyak dorongan dari bawah, aturan yang di tetapkan dapat di evaluasi. ujarnya (wir)
