Bengkulu, SMI
(Kamis 8/10) Bertempat di ruang aula Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bangka Belitung, Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Bangka Belitung menyelenggarakan Press Release “Evaluasi Kinerja Pelaksanaan APBN Triwulan III-2020”.
Hadir pada kesempatan tersebut para kepala kantor vertikal Eselon I Kementerian Keuangan, di antaranya Kepala Kanwil Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bangka Belitung, Kepala KPP Pratama Pangkalpinang, Kepala KPBC Pangkalpinang, Kepala KPPN Pangkalpinang, dan Kepala KPKNL Pangklapinang, serta para awak media baik media cetak maupun media online.
Kegiatan ini bertujuan untuk mempublikasikan kepada masyarakat terkait capaian kinerja pelaksanaan APBN di wilayah Bangka Belitung. Dalam paparannya, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bangka Belitung yang juga menjabat sebagai Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Bangka Belitung menyampaikan beberapa poin utama, yaitu 1) tugas dan fungsi unit vertikal Kementerian Keuangan, 2) Kinerja Penyaluran APBN di wilayah Bangka Belitung, 3) Progress Implementasi Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), dan 4) Perkembangan Opini Audit BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).
Kebijakan fiskal pemerintah memiliki tiga fungsi utama, yaitu fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Sebagai bentuk dukungan pemerintah pusat khususnya Kementerian Keuangan sebagai pengelola fiskal, terdapat empat unsur eselon I Kementerian Keuangan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yaitu Ditjen Pajak, Ditjen Bea dan Cukai, Ditjen Perbendaharaan, dan Ditjen Kekayaan Negara yang menjalankan tugas dan fungsi di bidang Pendapatan, Belanja, dan Kekayaan Negara.
Sampai dengan akhir triwulan III-2020 pendapatan negara yang berhasil dihimpun mencapai Rp1,686 miliar atau 72,5% dari target sebesar Rp2.325,4 miliar.
Penerimaan perpajakan sebagai komponen utama mengalami tekanan sebagai dampak turunnya permintaan dan harga timah dunia terhadap timah yang menjadi komoditas unggulan Babel.
Sedangkan realisasi belanja APBN mencapai Rp 7.312,6 miliar atau sebesar 80,6% dari total pagu sebesar Rp 9.070,5 miliar. Realisasi belanja tersebut meliputi belanja K/L sebesar Rp 1.577,8 miliar dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebesar Rp 5.734,8 miliar.
Capaian tersebut di atas target penyerapan nasional triwulan III-2020 sebesar 60%.
Guna menjaga stabilitas sistem keuangan serta menyelamatkan ekonomi nasional ditengah perlambatan ekonomi dan ancaman resesi akibat pandemi, Pemerintah menerbitkan PP 23 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program PEN yang bertujuan untuk melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi para pelaku usaha dalam menjalankan usahanya.
Sampai dengan triwulan III-2020, dukungan APBN untuk program pemulihan ekonomi di Babel telah terealisasi Rp1,14 Triliun dan 498.360 kg beras. Realisasi PEN tersebut meliputi Program Keluarga Harapan (PKH), Beras PKH, Bansos Sembako, Bansos Tunai, Prakerja, Insentif Nakes Pusat, Padat Karya Tunai (PKT) Kementan, PKT Kemenhub, PKT Kemen PUPR, Bantuan Pelaku Usaha Mikro (BPUM), Subsidi Upah, BLT Dana Desa, Subsidi Bunga UMKM KUR, dan Subsidi Bunga UMKM Non KUR.
Sementara itu, terkait dengan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran, terjadi perkembangan yang sangat signifikan atas perolehan opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2019 lingkup Babel. Capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari yang semula empat Pemda di tahun 2018 menjadi tujuh Pemda di tahun 2019.
Di akhir paparannya, Kepala Kanwil Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bangka Belitung menyampaikan harapannya agar Pemda dan unit vertikal K/L dapat melakukan langkah percepatan penyerapan anggaran dalam rangka mendukung Program PEN.
Penulis : Puspita Ulandari
