MUARA ENIM,SMI-
Komisi pemberantasan korupsi (KPK) menetapkan Bupati muara Enim H juarsyah SH sebagai tersangka dalam pengembangan perkara dugaan suap.terkait proyek proyek di dinas pekerjaan umum dan perumahan rakyat (pupr) kabupaten muara Enim tahun 2019.
Hal ini di tetapkan,usai KPK menyimpulkan adanya dugaan tindak pidana korupsi.menerima hadiah atau janji terkait dengan proyek proyek di dinas pupr kabupaten muara Enim tahun anggaran 2019. Bersamaan dengan di lakukan penyidikan pada 20 Januari 2021. KPK menetapkan seorang tersangka yaitu H juarsyah SH Bupati muara Enim.ujar deputi penindakan KPK . Karyoto dalam acara jumpa pers di gedung KPK Jakarta,Senin 15 Februari 2021.
Usai di tetapkan sebagai tersangka oleh KPK. maka hari ini juga juarsyah langsung di tahan demi untuk keperluan penyidikan selama 20 ke depan.
Untuk kepentingan penyidikan tersangka di lakukan penahanan pertama selama 20 hari.terhitung sejak 15 Februari 2021 s/d 06 Maret 2021.di rumah tahanan negara kelas 1 Jakarta timur, cabang KPK kavling C1, ujar Karyoto. Sebagai upaya untuk melakukan antisipasi penyebaran covied 19 di lingkungan rutan KPK,maka tersangka akan dilakukan isolasi mandiri selama dua Minggu di rutan KPK kavling C1 ,jelas Karyoto.
Perkara ini bermula dari operasi tangkap tangan KPK ,pada 3 seftember 2018. Yang mana telah menetapkan 5 orang tersangka.yaitu Ahmad Yani Bupati muara Enim 2018-2021, Elfin MZ Mukhtar kepala bidang pembangunan jalan dan PPK di dinas pupr kabupaten muara Enim.robi Okta Fahlevi swasta, Aries Hb ketua DPRD kabupaten muara Enim, Ramlan Suryadi plt kepala dinas pupr kabupaten muara Enim.
Perkara kelima orang tersangka tersebut telah di sidangkan dan di putus pada PN Tipikor Palembang dengan putusan bersalah serta berkekuatan hukum tetap.
Atas perbuatannya H juarsyah SH di sangkakan pasal 12 huruf a , undang undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.Sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001 , tentang perubahan atas undang-undang nomor 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP Jo pasal 64 ayat(1) KUHP atau pasal 11 undang undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.
Sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi , Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP Jo pasal 64 ayat (1) KUHP dan atau pasal 128 undang undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.
Di kutif dari media oke news.(Sunar/Ara)
