Oku Selatan, SMI
Pembagian Sertifikat tanah gratis melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Atau (PTSL) merupakan Program Presiden RI Joko Widodo. Sejak awal dicanangkan program sertifikat program nasional agraria (PRONA) di Bawah Badan Pertanahan Nasional (BPN)Â ini tidak dipungut biaya alias gratis.
Masyarakat bisa mendapatkan sertifikat tanah mereka dengan mengurus sejumlah dokumen melalui kantor Kelurahan Atau Desa setempat.
Namun sayangnya program gratis untuk masyarakat kurang mampu justru diduga diciderai dengan ulah oknum dari Kepala Desa Kemu ulu,bernama (ilwan) Kecamatan pulau beringin Kabupaten Oku Selatan. Oknum diduga meminta sejumlah uang dari warga yang ingin membuat sertifikat Prona.
Kepala desa kemu ulu, mengungkap kan kepada awak media di saat di konfirmasi di rumah, iya membenarkan bahwa yang membuat sertifikat prona di pungut uwang sebesar,Rp,600.000,untuk pengambilan sertifikat prona.
Namun itu merupakan keputusan bersama denga pihak kecamatan setelah rapat dengan Kades, namun untuk nominal tidak di tentukan, namun jangan terlalu besar, untuk desa kami dapat dikatakan desa kami paling rendah, untuk biaya sertifikat 600 ribu.
Kami dari LP-KPK lembaga pengawasan kebijakan pemerintah dan keadilan minta agar Tim Siber pungli Kabupaten Oku selatan untuk mendalami dugaan pungli tersebut, dan ikut soroti hal itu.
Apalagi Diduga sudah melanggar Undang-undang (UU) No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diperbaharui dengan Undang-undang (UU) No. 20 Tahun 2001.
Jika memang terbukti maka merekomendasikan agar aparat desa kemu ulu Kecamatan pulau beringin Mengembalikan Uang diduga dapat dikatakan pungutan liar tersebut. Rp,600.000 Sertifikat Kepada masyarakat.
Padahal Presiden RI Joko Widodo Menyatakan Sertifikat Prona Gratis Diberikan Untuk Masyarakat Kurang Mampu.
Pembagian Sertifikat tanah gratis melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Atau (PTSL) merupakan Program Presiden RI Joko Widodo.
Sejak awal dicanangkan program sertifikat program nasional agraria (PRONA) di Bawah Badan Pertanahan Nasional (BPN)Â ini tidak dipungut biaya alias gratis.
Masyarakat bisa mendapatkan sertifikat tanah mereka dengan mengurus sejumlah dokumen melalui kantor Kelurahan Atau Desa setempat.
