Palembang – SMI
Dengan di berlakukannya undang -undang no.11 tahun 2020 tentang cipta kerja dan di tetapkannya Upah Minimum Provinsi (UMP) Sumsel tahun 2021 serta isu – isu
ketenaga kerjaan lainnya.
Maka serikat buruh dan pekerja yang tergabung dalam Relawan Masyarakat Buruh Untuk Keadilan Sumatera Selatan ( REMBUK SS) yaitu,DPD KSPI Sumsel pimpinan pusat Yorrys Raweyai,KSBSI Sumsel,DPS KSPSI pumpinan pusat Andi Gani Nena Wea,KASBI Sumsel,SBSI Sumsel DPW PPMI,KPBI,SB Sriwijaya,FSPPP SPSI,
SP RTMM SPSI ,SP Pariwisata SPSI,SP KEP Sumsel,FSP2KI,F SERBUK Indonesia,FSB KAMIPARHO KBSI Palembang,serta FSB NIKEUBA KSBSI melakukan aksi penyampaian pendapat di muka umum pada Selasa( 11/11/2020) di halaman kantor Gubernur Sumsel.
Hermawan,SH selaku ketua DPC FSB NIKEUBA Kota Palembang menyampaikan tuntutannya antara lain,menuntut Presiden untuk menerbitkan PERPPU tentang penundaan atau pembatalan UU no.11 tentang cipta kerja.
Kemudian menolak penerapan Gubernur Sumsel tentang UMP tahun 2021 dan menuntut Gubernur Sumsel untuk menerbitkan surat keputusan tentang kenaikan Upah Mininum Kabupaten/Kota Sumsel tahun 2021,serta menuntut dilaksanakannya rapat pembahasan UMSP tahun 2021.
Sementara ini kita menunggu keputusan Gubernur Sumsel ,karena hasil rapat tadi telah disepakati “apabila tuntutan kami tidak ditindak lanjuti,maka kami akan melakukan aksi yang lebih besar lagi “terangnya.
Herman Deru yang menemui para aksi demo menjelaskan ,meskipun UMP tidak mengalami kenaikan,namun Kebutuhan Hidup Layak (KHL) Kabupaten/Kota dipastikan akan ada kenaikan.
HD juga meminta kepada buruh untuk tetap bersabar dan menunggu hasil KHL awal Januari 2021.
Gubernur Sumsel ini menegaskan,Saya tetap bersama kalian,jadi tidak perlu khawatir selama kita hidup dalam ekosistem antara buruh dan korporasi harus berjalan seimbang.
Yakinlah , awal Januari nanti kita tidak akan kalah dengan Provinsi lain,saya tidak akan meninggalkan kalian tandasnya.
( Chairuns )
