Berita

FESTIVAL TABUT : Turning Point Penataan Ulang Potensi Pariwisata Berkelanjutan Pasca Pandemi Di Bengkulu

1406
×

FESTIVAL TABUT : Turning Point Penataan Ulang Potensi Pariwisata Berkelanjutan Pasca Pandemi Di Bengkulu

Sebarkan artikel ini

FESTIVAL TABUT : Turning Point Penataan Ulang Potensi Pariwisata Berkelanjutan Pasca Pandemi Di Bengkulu

Bengkulu, SMI

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025 mengisyaratkan agar semua sektor pembangunan di Indonesia menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan, termasuk pula pembangunan sektor pariwisata.

Potensi pariwisata yang dapat dikembangkan tidak alam, tapi budaya dan sejarah, dan kota Bengkulu memiliki ketiga unsur tersebut. Keindahan pantainya dilengkapi dengan sejarah perjuangan kaum Paderi yang melahirkan budaya Tabut, dan disempurnakan oleh kokohnya Benteng Pertahanan Marlborough, yang semua lokasinya tidak berjauhan.

Namun sayangnya pembangunan berkelanjutan sektor pariwisata ini terhenti terpaksa porak-poranda karena wabah Covid 19 yang melanda dunia sejak awal tahun 2020.

Berbagai kebijakan terkait pencegahan dan penanganan wabah mulai dari pembatasan sosial, bekerja dan sekolah dari rumah, sampai dengan penutupan pusat kerumunan termasuk lokasi wisata telah menjadi pukulan telak bagi dunia usaha pariwisata.

Penutupan lokasi wisata memiliki dampak pada dunia perhotelan, kuliner, bahkan industri kerajinan. Kondisi ini pula yang turut dirasakan oleh dunia usaha pariwisata di kota Bengkulu.

Namun, setelah dunia pariwisata mati suri, menjelang era normal baru dan dalam rangka menyongsong masa bebas Covid pemerintah harus mulai melakukan penataan ulang pembangunan pariwisata yang berkelanjutan.

Menggabungkan kata pembangunan berkelanjutan dengan frasa sektor pariwisata bermakna upaya pemanfaatan berbagai potensi alam, budaya, dan sejarah yang bernilai ekonomi dan mendatangkan keuntungan tidak hanya untuk generasi saat ini saja tapi juga untuk generasi yang akan datang (simultan).

Pembangunan yang selama ini terjadi adalah pemanfaatan sumber daya (potensi) pariwisata namun tidak memperhatikan lingkungan, dan bahkan cenderung egois dan tidak seimbang, seperti yang diungkapkan oleh Sutamiharja (2004) bahwa dalam pembangunan dapat terjadi permasalahan kebutuhan menggali sumber daya untuk kebutuhan ekonomi yang berdampak pada degradasi lingkungan.

Salah satu kebiasaan pelaku usaha pariwisata yang dapat merusak lingkungan adalah melakukan pembangunan di sekitar lokasi wisata dengan menebang pohon, pembangunan lapak atau warung usaha namun tidak mengelola sampah dengan baik.

Sampah menjadi fenomena umum di sekitar lokasi pariwisata, yang juga dapat disebabkan oleh kurangnya kesadaran dan rendahnya kepedulian wisatawan.

Beberapa faktor tersebutlah yang saat ini mengancam salah satu icon kota bahkan provinsi Bengkulu yaitu Pantai Panjang. Limbah rumah tangga dan limbah pariwisata menjadi pemandangan umum yang bisa ditemui di sepanjang bibir pantai.

Pembangunan pariwisata berkelanjutan dalam konteks administrasi publik berkaitan dengan tata kelolanya atau dikenal dengan istilah governansi pariwisata. Sesuai dengan arah RPJPN sebelumnya, governansi pariwisata tidak lagi berbasis pariwisata massal tapi menjadi governansi pariwisata berkelanjutan.

Governansi pariwisata berkelanjutan menjadi penting agar daerah dengan potensi pariwisata dapat menjadi sektor andalan yang tidak hanya mendatangkan keuntungan tapi berdampak lurus terhadap kesejahteraan masyarakatnya.

Salah satu titik balik goverrnansi pariwisata berkelanjutan di Bengkulu adalah festival Tabut pada 1 Muharram 1441 H atau yang pada kalender nasional jatuh pada tanggal 30 Juli 2022 ini. Festival Tabut ini dapat menjadi salah satu titik awal kebangkittan dunia pariwisata di kota bahkan provinsi Bengkulu. Festival religi dan budaya ini bisa menjadi pesta rakyat yang tidak hanya mendatangkan wisatawan tapi juga menjadi motor penggerak pelaku bisnis pariwisata untuk datang dan berinvestasi.

Dibutuhkan sinergi multistakeholder pariwisata mulai dari masyarakat, pelaku bisnis, sampai dengan pemerintah daerah dalam membangun dunia pariwisata berkelanjutan. Upaya pelibatan multistakeholder ini termaktub dalam Renstra Dinas Pariwisata Kota Bengkulu (2019-2023) pun menyebutkan pentingnya kerjasama antar aktor atau peran pentahelix.

Dr. Desaita Rahayu, S.IP., M.Si
Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bengkulu
desitasnashattar@gmail.com
desita@stia.ac.id

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *