Palembang, SMI-
Dewan Mahasiswa (Dema) STIHPADA mengungkapkan keprihatinannya dan mempertanyakan latar belakang serta sumber pendanaan dari Polda Sumsel terkait pembentukan Rumah Kebangsaan Sumsel. Dalam sebuah pernyataan resmi, Dema Stihpada menyampaikan kekhawatiran mereka terkait transparansi, akuntabilitas, dan potensi campur tangan lembaga kepolisian dalam proyek tersebut, Kamis (15/2023).
Ketua Dewan Mahasiswa Stihpada Rafly Ramadhan didampingi oleh Wakil Ketua Asep Nur Firmansyah dan sekretaris Umum Anjas Pratama menyatakan bahwa Dema Stihpada merasa perlu untuk bertanya-tanya mengenai tujuan sebenarnya di balik pembentukan Rumah Kebangsaan Sumsel dan bagaimana Polda Sumsel menjadi sumber pendanaan proyek tersebut.
Rumah Kebangsaan Sumsel telah menjadi perbincangan di masyarakat dan pemerintah daerah dengan tujuan membangun tempat berkumpul yang mempromosikan semangat persatuan dan kesatuan, serta memperkuat identitas nasional. Namun, keterlibatan Polda Sumsel dalam pendanaan proyek tersebut menjadi perhatian Dema Stihpada Palembang.
Rafly menjelaskan, “Kami menganggap perlu untuk menanyakan keterlibatan Polda Sumsel dalam pembentukan Rumah Kebangsaan Sumsel. Apa tujuan sebenarnya dari keterlibatan mereka dan bagaimana hal ini berkaitan dengan tugas utama kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban publik,” ujarnya.
Rafly, berpendapat bahwa lembaga kepolisian seharusnya fokus pada tugas pokoknya dan tidak terlibat dalam proyek-proyek yang mungkin memunculkan pertanyaan tentang netralitas dan independensi mereka. Mereka menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana publik serta menjaga agar tidak ada kepentingan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi dan keadilan.
“Kami meminta pihak Polda Sumsel dan instansi terkait untuk memberikan penjelasan yang jelas dan transparan mengenai asal-usul pendanaan proyek Rumah Kebangsaan Sumsel. Mereka berharap agar ada kejelasan mengenai apakah pendanaan tersebut berasal dari anggaran resmi Polda Sumsel atau ada sumber pendanaan lain yang perlu diungkapkan kepada masyarakat,” tegas Rafly.
Dalam semangat penegakan keadilan dan transparansi, Dewan Mahasiswa Stihpada mengajak pihak terkait untuk merespons pertanyaan dan kekhawatiran mereka secara sungguh-sungguh. Dema Stihpada siap melanjutkan pemantauan proyek Rumah Kebangsaan Sumsel dan memastikan bahwa hak-hak masyarakat dan mahasiswa tetap dihormati dan dilindungi.
“Kami berharap agar pihak terkait memberikan penjelasan yang memadai untuk menghilangkan keraguan dan kekhawatiran yang ada di kalangan masyarakat terkait tujuan sebenarnya dan asal-usul pendanaan proyek Rumah Kebangsaan Sumsel,” ulas Rafly
Tidak hanya itu Dema Stihpada menilai bahwa disinyalir dengan hadirnya rumah kebangsaan ini merupakan salah satu upaya untuk membelenggu para aktivis mahasiswa, mempersempit ruang gerak serta di anggap akan melemahkan gerakan mahasiswa kedepan. Sebab segala bentuk aktivitas dan program-program kritik terhadap kebijakan-kebijakan di republik ini nanti akan selalu di hantui oleh intervensi serta pengaruh-pengaruh dari luar. (Riela)
