Palembang, SMI-
Kuasa hukum akan melakukan pembuktian terbalik di persidangan korupsi nanti terkait dugaan pidana korupsi anggaran dana hibah tahun 2019 – 2020 Pilkada serentak kabupaten ogan komring ulu selatan ( OKUS )
Palembang – Kasus dugaan pidana korupsi anggaran dana hibah tahun 2019 – 2020, Pilkada serentak di kabupaten ogan komring ulu selatan, Maka kuasa hukum tersangka yakni M. Arya Aditya, SH , bersama rekan rekan akan melakukan. Pembuktian terbalik pada saat persidangan korupsi nanti.
Hingga berita ini di turunkan dan di sampaikan oleh, M Arya Adtya SH, selaku kuasa hukum tersangka setelah dilakukan nya penahanan selama 20 hari terhitung dari tanggal 4 mei 2023 s.d. 23 mei 2023 oleh kepala kejaksaan negeri ogan komering ulu selatan ( OKUS ), terhadap klien kami dengan inisial ( BDH ), kepala sekretaris bawaslu OKUS, ( CP ), Bendahara Bawaslu OKUS, ( HA ), Ketua Bawaslu OKUS, kami selaku kuasa hukum tersangka telah mengikuti segala proses pemeriksaan di kejaksaan negeri OKUS atas dugaan pidana korupsi anggaran dana hibah tahun 2019 – 2020 Pilkada serentak kabupaten ogan komring ulu selatan ( OKUS ), dengan baik dan koorperatif sampai dilakukan penahanan pada hari kamis kemarin.
Akan tetapi ujar kuasa hukum tersangka, M Arya Aditya SH, mengatakan kepada awak media Suara Masyarakat Indonesia, ” kami selaku kuasa hukum akan melakukan pembuktian terbalik pada saat persidangan korupsi nanti di pengadilan negeri palembang , dan akan membuktikan adanya dugaan keterlibatan Komisioner Bawaslu OKUS yang lainya terhadap dugaan pidana korupsi anggaran dana hibah tahun 2019 – 2020 Pilkada serentak kabupaten ogan komring ulu selatan ( OKUS )”.
Sumardi SH, juga selaku kuasa hukum tersangka menimpali, karena dalam proses pemeriksaan tersangka ada dugaan aliran memperkaya diri dan/atau orang lain, ini yang akan kami buktikan di dalam persidangan mendatang nanti ujar Sumardi SH, dan kami juga sebagai kuasa hukum akan membuktikan adanya rekapan/catatan yang di buat oleh bendahara Bawaslu OKUS ( CP ), terkait dengan pendistribusian atau aliran dana hibah Pilkada serentak tersebut
M Arya Adtya SH, juga menegaskan selaku kuasa hukum KASEK dan Bendahara, meminta agar KEJARI oku selatan tidak tembang pilih dalam perkara ini, agar segera menetapkan tersangka tersangka baru sesuai dengan bukti catatan yang sudah kami lampirkan dan keterangan keterangan dari tersangka
Dari kasus dana hibah Pilkada serentak tahun 2019 – 2020 tentu akan menjadi warning bagi penyelenggara PILKADA di sumatra selatan yang telah berlalu dan yang akan datang untuk selalu menggunakan dana hibah tersebut secara baik dan secara prosedur kuangan yang benar, jangan sekali sekali menggunakan dana hibah PILKADA serentak untuk kepentingan pribadi atau golongan agar penyelenggara PILKADA terhindar dari pidana korupsi ( Riela )
