Palembang, SMI-
Aksi Unjuk rasa di kantor Pemerintah Provinsi Sumatera selatan menuntut segera dilantiknya Wakil Bupati Muara Enim terpilih Ahmad Usmarwi Kaffa.
Pada hakekatnya semua permasalahan terkait kekosongan kepimpinan di kabupaten Muara Enim telah terselesaikan dengan keluarnya Surat Keputusan (SK) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) berisikan pelantikan wakil Bupati Muara Enim sudah seharunya menjadi landasan kuat bagi Gubernur Sumatera selatan untuk segera melantikan tersebut.
Namun faktanya setelah beberapa waktu menunggu, pemerintah provinsi Sumatera selatan tak ada itikat untuk melaksanakan pelantikan tersebut, sehingga inilah yang menjadi pemancing kemarahan masyarakat Muara Enim karena sudah hampir 2 tahun tak memiliki pemimpin.
Apakah ini menjadi suatu ancaman atau pertanda terhadap hilangnya kredibilitas dan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah provinsi, akibat masalah yang sebenarnya sudah selesai.
Seperti yang diungkapkan oleh Dr Zaid Kamal, M,Si Tokoh Politik Sumatera selatan Selasa (09/01/2023) dirinya mengatakan bahwa seharusnya aksi unjuk rasa di kantor pemprov Sumatera selatan tidak perlu terjadi, jika saja bisa memahami konteks ataupun SK Kemendagri terkait Pelantikan Wakil Bupati Muara Enim.
” Sesungguhnya permasalahan pelantikan Wakil Bupati Muara Enim terpilih tidak perlu terjadi jika saja pemerintah provinsi Sumatera selatan melalui Gubernur Herman Deru mau segera melaksanakan Pelantikan sesuai SK Kemendagri tersebut”, kata Zaid
Zaid Kamal juga mengungkapkan bahwa tugas seorang Gubernur jika telah menerima SK Mendagri tersebut adalah segera melaksanakannya dan tidak harus menunggu ada keputusan PTUN.
” Tugas Gubernur dalam hal ini hanya sebagai pelaksana tugas untuk melakukan pelantikan sesegera mungkin setelah menerima SK Pelantikan tersebut, meskipun masih ada gugatan di PTUN”, ungkapnya
Zaid Kamal menjelaskan bahwa SK Pelantikan tersebut merupakan hasil produk aklamasi politik yang sudah melalui berbagai proses di DPRD kabupaten Muara Enim sehingga keluarlah SK Mendagri.
Tentu saja jika pemerintah provinsi Sumatera selatan tetap menolak atau melakukan penundaan pelantikan Wabup Muara Enim terpilih, pastinya akan dampak negatif dan membuat masyarakat mulai mempertanyakan kinerja dari pemerintah provinsi Sumatera selata.
” Aksi unjuk rasa masyarakat hari ini merupakan salah satu dampak negatif akibat penundaan pelantikan Wakil Bupati Muara Enim oleh pemerintah Provinsi Sumatera selatan dan ini membuktikan bahwa masyarakat mulai kehilangan kepercayaan kepada kinerja Pemprov Sumsel, karena dianggap tidak mampu menela’ah SK Mendagri dan berbahayanya lagi jika pelaksanaan pelantikan diambil alih secara langsung oleh Kemendagri sehingga menjatuhkan martabat pemerintah provinsi sendiri”, tegasnya
Diharapkan Oleh Zaid Kamal Pemerintah Provinsi Sumatera selatan segera mengambil tindakan untuk melaksanakan pelantikan sesuai SK Mendagri tersebut, jangan sampai menimbulkan polemik yang lebih besar lagi di masyarakat.
” Tentu saja kita mengharapkan agar pemprov Sumatera selatan bisa segera mengambil tindakan untuk segera melaksanakan pelantikan tersebut sesuai dengan SK Kemendagri tersebut jangan sampai menimbulkan kisruh dan polemik yang lebih besar lagi di masyarakat terutama masyarakat Muara Enim”, ujarnya (chairuns)
