PALEMBANG,SMI
Upaya pengendalian banjir di Kota Palembang terus diperkuat. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menyerahkan aset berupa lahan eks Kantor DPMPTSP Provinsi Sumsel untuk mendukung perluasan Kolam Retensi Simpang Polda sebagai bagian dari program pengendalian banjir Sistem Sungai Bendung.
Serah terima aset tersebut berlangsung di kawasan eks Kantor DPMPTSP Provinsi Sumatera Selatan, Jalan Jenderal Sudirman KM 4,5 Palembang, Senin (5/10/2026). Lahan yang berada di samping kolam retensi tersebut selanjutnya akan dimanfaatkan untuk meningkatkan kapasitas tampungan air.
Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera VIII (BBWSS VIII), Agus Safari, S.T., M.T., mengatakan, Kolam Retensi Simpang Polda saat ini memiliki luas sekitar 0,4 hektare dengan kapasitas tampungan sekitar 9.600 meter kubik. Setelah lahan tambahan diserahkan, luas kawasan kolam retensi ditargetkan mendekati satu hektare.
“Ini nanti akan kita gali sedalam sekitar tiga meter. Kalau lebih dalam lagi tidak bisa karena ada sumur. Dengan perluasan ini, volumenya kita targetkan sekitar 30.000 meter kubik,” ujar Agus.
Menurutnya, peningkatan kapasitas kolam retensi tidak akan menjadi satu-satunya langkah dalam mengurangi genangan. Perbaikan dan pembersihan saluran air di kawasan permukiman sekitar juga diperlukan agar aliran air dapat lebih cepat menuju kolam retensi.
BBWSS VIII juga akan menyiapkan sistem pompa untuk mempercepat pengaliran air dari kawasan kolam menuju muara Sungai Bendung. Dengan demikian, air yang tertampung dapat segera dialirkan sehingga potensi genangan di sekitar kawasan diharapkan semakin berkurang.
Agus menjelaskan, pekerjaan pengendalian banjir tersebut memiliki durasi sekitar 15 bulan. Namun, pelaksanaan di lapangan akan terus diupayakan agar pekerjaan dapat berjalan secepat mungkin. Setelah lahan diserahkan, pihaknya meminta kontraktor dan satuan kerja segera memulai pekerjaan pada titik yang sudah dapat dikerjakan.
“Yang sudah diserahkan di titik ini kita mulai. Saya sudah minta teman-teman kontraktor dan kasatker segera melaksanakan mana titik-titik yang bisa dikerjakan,” katanya.
Untuk keseluruhan program, anggaran yang disiapkan mencapai sekitar Rp385 miliar. Dana tersebut tidak hanya digunakan untuk perluasan Kolam Retensi Simpang Polda, tetapi juga mencakup pembangunan talut, pengadaan atau pembangunan sistem pompa, serta penanganan sejumlah kolam retensi lainnya.
Agus menyebutkan, penanganan sistem banjir di Palembang dilakukan secara terintegrasi. Secara teknis, desain pengendalian banjir ditujukan untuk menghadapi debit dengan kala ulang 10 tahun. Namun, ia menegaskan bahwa tidak ada wilayah yang dapat dijamin sepenuhnya bebas dari banjir.
“Kalau dikatakan cukup, tidak ada daerah bebas banjir. Tetapi dampak banjir itu berkurang. Secara teknis desain kita tekan dengan kala ulang 10 tahun,” jelasnya.
Ke depan, BBWSS VIII juga menargetkan kawasan Kolam Retensi Simpang Polda tidak hanya berfungsi sebagai infrastruktur pengendali banjir. Setelah pekerjaan utama selesai, kawasan tersebut berpeluang dikembangkan menjadi ruang publik atau taman kota yang dapat dimanfaatkan masyarakat.
Agus mengatakan, konsep tersebut dapat dikomunikasikan bersama pemerintah daerah dan konsultan agar desain kawasan tidak sebatas kolam retensi, tetapi juga memiliki fungsi pendukung seperti ruang rekreasi dan tempat bermain anak.
