PALEMBANG,SMI
Dalam rangka memperingati Hari Jadi Kota Palembang yang ke-1343 pada 17 Juni 2026, Ketua DPC Asosiasi Keluarga Pers Indonesia (AKPERSI) Kota Palembang, Amirul Bihar, beserta seluruh jajaran pengurus menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas pencapaian kota yang berjuluk “Bumi Sriwijaya” ini.
Amirul Bihar mengungkapkan harapan besarnya agar ke depan, Pemerintah Kota Palembang dapat terus melakukan terobosan nyata dalam mewujudkan visi “Palembang Emas, Darussalam”. Menurutnya, semangat ini harus diimplementasikan secara menyeluruh oleh setiap instansi, mulai dari tingkat RT hingga jajaran instansi tertinggi di lingkup Pemerintah Kota Palembang.
Dalam arahannya, Amirul menekankan pentingnya mempertajam tata kelola pada instansi terkait, khususnya di sektor Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) serta peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ia menyoroti perlunya pengawasan ketat terhadap kinerja Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Palembang agar tidak ada celah bagi oknum-oknum yang mencoba memperkaya diri sendiri melalui kebocoran atau penyimpangan anggaran. Menurutnya, pembenahan harus dilakukan dengan regulasi yang benar, terukur, dan transparan.
Secara khusus, Amirul menyoroti peran Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Palembang terkait penerangan lampu jalan. Ia mendesak agar ada reaksi cepat dalam penanganan dan pencegahan di titik-titik rawan kecelakaan maupun tindak kejahatan guna menjamin keamanan serta kenyamanan masyarakat.
Terkait maraknya jaringan instalasi kabel internet yang terkesan semrawut dan kumuh, Amirul memberikan masukan tegas kepada Dinas Kominfo Kota Palembang. Ia meminta dilakukan penertiban dan penegakan aturan perizinan yang ketat bagi pihak provider. “Jangan ada tebang pilih dalam penindakan pelanggaran administrasi oleh pihak provider. Keindahan dan kerapian kota harus menjadi prioritas di atas kepentingan bisnis,” tegas Amirul Bihar.
Lebih lanjut, Amirul menegaskan bahwa setiap instansi terkait wajib terintegrasi dalam pembangunan kota. Ia berharap jajaran birokrasi diisi oleh individu-individu berintegritas yang dapat mempertanggungjawabkan setiap amanah pembangunan. Hal ini sejalan dengan mandat Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, di mana transparansi dan keterbukaan kepada masyarakat menjadi kunci utama dalam mewujudkan pembangunan Kota Palembang yang lebih baik ke depannya. (Aprica)
