JAKARTA,SMI
Komisi II DPRD Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) yang membidangi Perekonomian dan Keuangan Daerah melakukan kunjungan kerja dan konsultasi ke Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Ditjen Migas) Kementerian ESDM RI di Jakarta, (8/10/2026).
Kunjungan tersebut dalam rangka konsultasi terkait Sistem Lifting Migas dan upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor migas. Hal tersebut terlihat dari backdrop di ruang rapat bertuliskan “Soft Launching Sistem Lifting Migas”.
Rombongan Komisi II DPRD Muba dipimpin oleh Ketua Komisi dan jajaran anggota. Mereka diterima langsung oleh pejabat Ditjen Migas, Bapak Doni dan Bapak Tomi.
Dalam video rapat, salah satu anggota Komisi II DPRD Muba menyampaikan bahwa kunjungan ini sangat penting karena kondisi keuangan daerah saat ini tertekan akibat pemotongan dan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat.
“Komisi ini adalah komisi yang membidangi masalah perekonomian dan keuangan daerah. Oleh karena itulah kami dari komisi II ini didorong dan kami sudah membentuk satgas agar peningkatan pendapatan asli daerah,” ujar anggota DPRD Muba dalam rapat tersebut.
Ia juga mengungkapkan, hingga bulan Oktober 2026, banyak program di daerah yang belum berjalan akibat efisiensi tersebut.
“Salah satunya itu kena efek pemotongan anggaran efisiensi daerah itu sangat besar sekali. Jadi operasional dan program-program apalagi sekarang sudah bulan Oktober belum ada program yang berjalan. Jadi yang kecil-kecil pun kami kejar,” tambahnya.
Oleh karena itu, Komisi II berharap adanya komunikasi yang intens dan berkelanjutan dengan Ditjen Migas, tidak hanya saat kunjungan, agar ada kepastian terkait dana bagi hasil (DBH) migas dan lifting.
“Harapannya kita pulang ini membawa hasil yang menggembirakan untuk kabupaten kita. Walaupun hari ini kita belum dapat kepastian tanggal, paling tidak ada komunikasi lanjutan. Kami akan laporkan hasil kunjungan kami ini ke Pak Bupati,” jelasnya.
Dalam pertemuan tersebut, unsur politik juga sempat disinggung. Anggota DPRD Muba tersebut menyebut Menteri ESDM Bahlil Lahadalia yang kebetulan satu partai Golkar dengan Pimpinan DPRD Muba, sehingga diharapkan dapat dikawal bersama hingga tuntas.
“Kebetulan ini Pak Bahlil ini orang kami Golkar. Kalau memang ada kesempatan, kami akan kawal, bila perlu sama-sama ketemu Pak Bahlil. Harapannya bila perlu kami tunda kepulangan sore ini sampai selesai,” ucapnya.
Ia menegaskan, upaya mengejar PAD ini akan tetap dilakukan sesuai prosedur dan tidak melanggar hukum.
“Yang penting jangan sampai kita mengejar ini sampai melalaikan dan akhirnya sampai ke APH (Aparat Penegak Hukum),” pungkasnya.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak Ditjen Migas Kementerian ESDM belum memberikan keterangan resmi terkait hasil tindak lanjut dari pertemuan tersebut. Komisi II DPRD Muba berharap ada PIC khusus yang ditunjuk untuk mengawal surat dan komunikasi ke Menteri ESDM.
*(NURDIN Tim Redaksi)*
