Lubuklinggau SMI.com
menyangkut pemberitaan media suara masyarakat Indonesia ketua DPW Laskar Garuda, provinsi Sumatra Selatan,Al Ansor.SH menyoroti dugaan Proyek miliyaran yang ada dinas PUPR kota Lubuklinggau yang baru dikerjakan ujung tahun bahkan sapai pada tangal 31 desember 2023 baru dikerjakan.
Lanjut di sampaikan Ketua DPW laskar Garuda”,Al.Ansor SH.mengatakan”,itu artinya pekerjaan itu patut dipertanyakan ada apa?,” iya juga menambahkan kalau pihak dinas (OPD)sudah mengajukan SPP, SPM yang pasti pekerjaan itu sudah selesai dikerjakan dan diperiksa oleh tim pemeriksa,yang artinya sudah 100%, dalam pekerjaan nya,akan tetapi jika pekerjaan nya saja belum dikerjakan oleh pihak rekanan,(kontraktor),,ini sudah tentu patut dipertanyakan ada apa, Walaupun belum ada kerugian negara yang ditemukan,ujarnya,
Kemungkinan, ini sudah sering terjadi, bukan tidak mungkin “diduga banyak proyek” fiktif”, bisa dicairkan,kalau BPKAD hanya menerima SPP, SPM,BPKAD tidak betul betul teliti, dalam pemeriksaan berkas.
Semestinya BPKAD harus lebih teliti,mengoreksi,berkas yang Diajukan, oleh dinas,mulai dari A sampai Z ,baru menirbitkan SP2D ,jangan hanya yang diperiksa nomor rekening perusahaan,dan pajak saja,dalam dokumen kontrak itu harus,diperiksa lebih teliti,karna ini sangat rentan sekali dengan dugaan proyek proyek “fiktif,,”tegasnya.
Apalagi yang dikatakan Kabid BM dinas PUPR Pahni hastera.ST.di media ini pekerjaan dikerjakan akhir tahun tidak masalah karena SPH, yang menentukan itu SPH atau Tidak setelah SPP, SPM nya sudah diajukan,ujar Al.Ansor.SH kepada
wartawan suara masyarakat Indonesia,
Sementara’ menemui pihak yang berkompiten dalam pembuatan SP2D di BPKAD Hendra ,(9/1) diruang kerjanya saat ditanyakan mekanisme pembuatan SP2D beliau mengatakan, kami hanya menerima surat pengajuan pencairan SPP SPM dari dinas(OPD)yang bersangkutan
jika mereka mengajukan ya tentu kami buat, karna itu sudah ada permintaan dari OPD yang diajukan ke kami, itu sudah lengkap semuanya sudah ditandangani, tentunya kami verifikasi kelengkapan berkas, diantaranya nomor rekening,NPWP, surat pertanggungjawaban mutlak,dan lainnya, karena takut ada kesalahan nomor rekening, yang menurut kami penting.
Tapi kalau poto pekerjaan, kami tidak terlalu detail mengenai itu,karna kalu sudah ada surat pertanggungjawaban mutlak dari kepala dinas OPD berarti pekerjaan itu sudah selesai dikerjakan. itu kalau spp, SPM nya 95% atau 50% itu tergantung permintaan dari dinas,jelas Hendra.
Ditambahkan nya jika memang ada dananya maka kami terbikan SP2Dnya, jika tidak ada dana maka tidak kami terbitkan,.apalagi di tahun 2023 banyak pekerjaan yang belum kami terbitkan SP2D nya karna masuk dalam Surat pengakuan hutang SPH,jadi belum ada kerugian negara,jika pekerjaan itu kena SPH.tambah nya (safarudin)
